Pemerintah Kabupaten Pangandaran bergerak cepat pasca beberapa kali hoax tersebar khususnya yang berhubungan dengan informasi bencana dengan menghadirkan website Pangandaran Actual Disaster Information atau disebuat PADI, lalu apakah langkah ini akan mengurangi hoax dan membuat wisatawan tidak takut ke Pangandaran?
Informasi yang akurat tentang kebencanaan memang diperlukan, dan saya pribadi mengapresiasi hadirnya website yang beralamat di https://padi.pangandarankab.go.id dan saya berharap semoga website ini terus terupdate dengan baik dan menginformasikan secara aktual berbagai informasi bencana. Pertanyaannya apakah ini salah satu jurus ampuh melawan HOAX?
Menurut saya, penyebaran HOAX adalah satu penyakit yang sedang melanda masyarakat Indonesia khususnya, berbagai motivasi dan alasan tentunya, ada yang ingin terlihat keren karena terlihat update atau maksud lain, bahkan orang baikpun terkadang jadi korban penyebaran HOAX. Oleh karenanya, banyak upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pangandaran dan seluruh stakeholder serta pelaku pariwisata khususnya karena pariwisata-lah yang paling merasakan dampak negatif dari penyebaran hoax.
Memaksimalkan Peran Kehumasan
Pusdalops-PB memang yang paling bertanggung jawab terhadap informasi bencana, namun yang terpenting lagi menurut saya adalah peran kehumasan yang harus dominan, mengingat masyarakat tidak bisa dipaksa untuk membuka sendiri website PADI, masyarakat butuh informasi yang aktif yang dapat mereka lihat, dengar dan juga baca. Selain itu, bahasa kehumasan biasa lebih mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat umum.
Beberapa waktu yang lalu, saya secara pribadi sangat menyayangkan bahasa yang digunakan oleh Pa Bupati saat dihubungi oleh Detik.com (baca beritanya disini). Dalam sambungan ponsel Pa Bupati menyampaikan "Saya kebetulan di Jakarta, sedang ada rekarnas partai. Tapi saya sudah mendapat laporan kalau warga Pangandaran yang berada di sepanjang pesisir pantai semua menyelamatkan diri ke tempat tinggi," ujar Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/12/2017). Seperti tidak ada yang salah dengan ucapan bupati, tapi untuk warga awam pernyataan bupati seperti memberi kesan bahwa Pangandaran sangat menakutkan sehingga "semua menyelamatkan diri", padahal realitanya tidak semua warga mengungsi, bahkan wisatawanpun banyak yang masih berdiam di hotel. Informasi yang seperti ini sudah seharusnya ada bahasa yang lebih tepat untuk menggambarkan segala sesuatunya termasuk kemungkinan menimbulkan efek buruk setelah informasi tersebar.
Informasi yang telah diolah Humas selanjutnya disampaikan dalam release yang cepat melalui banyak media, media Internet, Media Cetak (Koran Pagi) dan kalau perlu televisi, Humaslah yang akan menyaring semua informasi sebelum keluar. Jika ada HOAX yang mulai menyebar, Humas berperan aktif menghubungi media bersangkutan bila mungkin dilakukan, bila informasi menyebar melalui media sosial, humas segera bergerak membuat pernyataan dimedia yang sama, kemudian ajax media-media untuk ikut mengcounter informasi hoax yang telah tersebar dengan cepat, kalau perlu dorong menggunakan iklan. Kalau menurut saya begitu.
Peran kehumasan saya sendiri kurang tau dengan tepat ada disiapa, apakah ada di Sekretariat Daerah, Pusdalops atau Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang akan dibentuk nantinya. Pemerintah daerah dalam hal ini lebih paham.
